Memaafkan “Kegilaan” Massal

Ada tiga hal yang membuat saya ingin Februari ini segera berlalu. Pertama, tidak ingin terlalu berlama-lama baper merenungi bahwa usia saya bertambah. Kedua, tidak sabar menunggu rencana traveling di awal Maret. Ketiga, segeralah berlalu wahai pilgub DKI. Saya tidak akan membahas poin pertama dan kedua dalam tulisan ini. Saya hanya mau membahas poin terakhir.

Iya, yang terakhir itu benar-benar menyebalkan. Kenapa? Karena sebagai warga negara Indonesia bagian Bogor, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilihan gubernur ibukota negara kita itu, setidaknya dalam hal hak memilih. Tapi “keramaian” menjelang pilgub ini sungguh menguras energi saya, dan mungkin jutaan masyarakat Indonesia lainnya yang jadi ikut-ikutan repot dibuatnya.

Logika yang Menguap

Kalau saya bilang “ngapain sih sibuk ngomentarin pilgub Jakarta, milih juga nggak“, tentu tidak tepat juga. Semua orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat, serta tentu saja dengan maksud demi kebaikan orang banyak. Bagaimanapun juga, pemerintahan ibukota sedikit banyak akan memengaruhi pemerintahan nasional, maybe. Semua orang tentu tidak ingin membiarkan penguasa yang “dzalim” berkuasa di manapun juga. Tapi yang jadi pertanyaan, dzalim dalam hal apa? Menurut versi siapa? Pada akhirnya semua akan tampak buruk dan jahat di mata sebagian yang lain. Percayalah, tak ada manusia, begitu pun pemimpin yang sempurna di mata semua manusia.

Nah, perbedaan ambisi pandangan dan kebutuhan inilah yang akhirnya membuat proses pemilihan ini jadi “meriah”. Sayangnya, kemeriahan ini bukan lagi soal adu gagasan, melainkan menjadi ajang “berperang” berbagai macam isu. Saya melihat sebagian besar, jika tidak dikatakan semua, tidak lagi mempersoalkan hal-hal mendasar yang sifatnya substansial dalam memperbaiki Jakarta. Tidak dikaji dari berbagai sisi ilmu pengetahuan, fakta, logika, dan positivisme. Mungkin ada, namun akhirnya tenggelam oleh perbincangan-perbincangan dan berita negatif, provokatif, dan jauh dari kebenaran.

Gara-gara pilgub DKI ini, menurut saya, akal sehat kita dijungkirbalikan. Benar-salah sudah bukan jadi ukuran lagi; yang penting menang. Dan pola pikir demikian pula yang mendasari berbagai perdebatan di media sosial yang jauh jauh jauuuh sekali dari akar permasalahan. Dan siapa yang melakukan itu? Kita yang jauh jauh jauuh sekali dengan hak suara untuk memilih. Secara de jure, kita tidak akan berkontribusi dalam pemungutan suara. Kita juga belum tentu memengaruhi pilihan orang lain yang memiliki hak suara. Satu yang pasti, kita akan berdebat tanpa akhir. Logika kita menguap bersama api yang sengaja disulut oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Memaafkan “Kegilaan” Massal

Saya ingat telah menghapus beberapa pertemanan di facebook saat pilpres terakhir. Bukan karena berbeda pendapat atau berbeda pilihan, tetapi karena saya lelah dengan berbagai isu yang diangkat serta perdebatan yang bukan untuk mencari solusi. Tapi pilgub ini saya rasa jauh lebih ajaib dan konyol. Saking ajaibnya, saya jadi tidak tahu harus marah atau tertawa miris. Banyak orang yang tampak asing bagi saya dalam berbagai isu yang “digoreng” terus selama menjelang pilgub ini; sebagian memang orang yang hanya selewat saja saya kenal, tapi sebagian yang lain adalah orang yang saya merasa cukup dekat.

Saya berpikir, sepertinya saya harus berdamai dengan keadaan ini, setidaknya sampai pilgub ini berlalu. Sepertinya itu cara terbaik agar akal sehat saya tetap berfungsi dengan baik. Saya harus memaafkan dan memaklumi “kegilaan” semua orang dalam momen ini meskipun semakin ndablek tidak masuk akal. Toh selama mereka tidak mengusik atau mengganggu kehidupan saya, kami bisa tetap berteman seperti biasa, kan? Lebih baik saya berdoa semoga bangsa ini semakin baik dan kita semua, seperti kata Pram, bisa adil sejak dalam pikiran.

Every time you feel yourself getting pulled into other people’s nonsense, repeat these words: not my circus, not my monkeys.

-Polish Proverb.

Saya sih mau membuat ini jadi sederhana dan tidak menguras emosi. Tapi kalau kamu ndableknya keterlaluan dan menyusahkan saya, gimana dong?

Selamat Hari Ibu Bumi, Ibu Bangsa

22 Desember diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai Hari Ibu sejak sebelum Indonesia merdeka. Penentuan tanggal 22 Desember diputuskan pada Kongres Perempuan Indonesia ke-III tahun 1938 untuk memperingati semangat perjuangan perempuan. Kongres yang dihadiri sekitar 30 organisasi wanita dari 12 kota di Jawa dan Sumatera ini pertama kali dilaksanakan tahun 1928 di Yogyakarta. Semangat Sumpah Pemuda yang digaungkan Oktober di tahun yang sama, menggugah para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk bersatu dalam suatu wadah yang mandiri. Kemudian terbentuklah Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI).

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia memang bukan waktu yang singkat. Sejak tahun 1912, di Indonesia sudah terbentuk organisasi-organisasi wanita yang berkontribusi dalam upaya perjuangan kemerdekaan. Semangat juang tersebut semakin menguat melalui berbagai program PPPI untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pada Kongres Perempuan Indonesia pertama, peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa juga menjadi pembahasan, termasuk peran perempuan dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan balita. 

Kongres Perempuan ke-II tahun 1935, pemberantasan buta huruf menjadi perhatian utama gerakan perempuan. Kongres tersebut juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih memiliki jiwa berkebangsaan. Namun sayang, secara perlahan tapi pasti, peringatan perjuangan perempuan menjadi lebih sempit dari makna awal. Tahun 1959, secara resmi Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu yang tertuang dalam Dekrit Presiden No. 316. 

“Gerakan perempuan yang “diibukan” mengubah wajah dan nuansa pemahaman publik terhadap peran perempuan menjadi terbatas pada wilayah-wilayah domestik. Peringatan Hari Ibu pun hanya dimaknai sebagai “hadiah” untuk para ibu terbebas dari tugas domestik. Ibu tidak lagi dimaknai sebagai Ibu Bangsa, tapi Ibu Rumah Tangga,” ujar Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia, Mardha Tillah.

Perubahan makna tersebut mengecilkan peran perempuan dalam kehidupan. Padahal jika ditelaah, peran perempuan cukup besar dalam keberlangsungan hidup manusia. Perempuan di pedesaan, misalnya, memiliki peran yang sama besarnya dengan laki-laki dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun, perempuan di banyak wilayah di Indonesia seringkali diabaikan dalam penentuan kebijakan atas tanahnya. 

Pengetahuan perempuan atas pengelolaan Sumber Daya Alam tidak dianggap sebagai pandangan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan. Seringkali perempuan yang harus menanggung resiko atau dampak atas kelalaian pengelolaan SDA. Padahal, perempuan memiliki kemampuan dan perhatian yang cukup besar dalam keberlanjutan Sumber Daya Alam yang menjadi sumber penghidupannya. Berdasarkan kenyataan bahwa peran perempuan begitu besar, sepatutnya peringatan Hari Ibu tidak sesempit “Ibu Rumah Tangga”, tetapi juga perempuan sebagai Ibu Bumi, Ibu Bangsa.

***

Tulisan ini dimuat juga di rmibogor.id